PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI ATAS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN DI PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG GORONTALO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019

Zahirah, Putri Anjani (2024) PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI ATAS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN DI PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG GORONTALO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019. Sarjana thesis, Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

[img] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (113kB)
[img] Text (BAB 1)
bab 1.pdf

Download (1MB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (200kB)
[img] Text (SKRIPSI PUTRI ANJANI ZAHIRAH)
skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (11MB)

Abstract

The Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 provides an interpretation of Article 15 paragraph (2) of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. The phrases "executorial power" and "equivalent to a final and binding court decision" were declared inconsistent with the 1945 Constitution and have no binding legal force insofar as they are not interpreted as “applicable only when there is no agreement between the parties regarding the occurrence of default (breach of contract) and the debtor objects to voluntarily surrendering the fiduciary object.” This decision is of particular interest as it can serve as a legal reference to assess the extent to which financing institutions (leasing companies) conduct vehicle repossession in compliance with applicable legal norms. This research employs a qualitative legal research method, which is a procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from observed behavior. The approach used is a socio-juridical approach, in which law is studied and examined as a study of law in action. The researcher applies an interactive analysis model technique, in which data reduction and data presentation are carried out alongside data collection. The Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 serves as a legal norm referred to by the researcher in examining breach of contract cases handled by PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo Branch. However, the implications of this Constitutional Court ruling on the institution have proven to be minimal—even almost entirely disregarded as a legal reference. This indicates that many financing institutions still fail to comply with prevailing legal norms, or that these norms may lack deterrent effect, resulting in frequent violations. Therefore, there is a pressing need for more assertive and clearer regulations governing financing institutions in Indonesia.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NBMEmail
Thesis advisorMakmur, Sitti Maghfirah0908088008[email protected]
Thesis advisorMohamad, Irwansyah Reza0903078904[email protected]
Thesis advisorDatau, Rahmat0918027606[email protected]
Additional Information: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 memberikan penafsiran mengenai pasal 15 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Dimana frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan uud 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidea janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia”. Putusan MK ini sangat menarik diteliti karena dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk mengecek sejauh mana Lembaga Pembiayaan (Leasing) melakukan penarikan kendaraan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi law ini action. Peneliti menggunakan teknis analisis interaktif model dengan mereduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 merupakan salah satu norma hukum yang peneliti jadikan sebagai rujukan terhadap perkara wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo, dari sisi implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap lembaga tersebut tidak begitu berpengaruh bahkan yang ada sebaliknya hampir-hamipir tidak dijadikan sebagai rujukan. Ini menunjukan masih banyak Lembaga Pembiayaan yang tidak patuh terhadap norma hukum yang berlaku atau kemungkinan norma hukum yang berlaku kurang memberikan efek jera sehingga banyak terjadi pelanggaran dan perlu adanya upaya lebih untuk mengeluarkan regulasi yang lebih tegas dan jelas tentang pengaturan Pembiayaan terhadap lembaga Pembiayaan di Indonesia.
Uncontrolled Keywords: Breach of contract, Fiducia, Constitutional Court decision
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Putri Anjani Zahirah
Date Deposited: 29 Jul 2025 02:31
Last Modified: 29 Jul 2025 02:31
URI: http://repository.umgo.ac.id/id/eprint/3444

Actions (login required)

View Item View Item