Zahirah, Putri Anjani (2024) PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI ATAS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN DI PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG GORONTALO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019. JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. pp. 1-8.
|
Text (Jurnal Putri Anjani Zahirah)
ARTIKEL JURNAL [G01419009] [PUTRI ANJANI ZAHIRAH].pdf Download (756kB) |
Abstract
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 memberikan penafsiran mengenai pasal 15 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Dimana frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan uud 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidea janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia”. Putusan MK ini sangat menarik diteliti karena dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk mengecek sejauh mana Lembaga Pembiayaan (Leasing) melakukan penarikan kendaraan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi law ini action. Peneliti menggunakan teknis analisis interaktif model dengan mereduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 merupakan salah satu norma hukum yang peneliti jadikan sebagai rujukan terhadap perkara wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo, dari sisi implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap lembaga tersebut tidak begitu berpengaruh bahkan yang ada sebaliknya hampir-hamipir tidak dijadikan sebagai rujukan. Ini menunjukan masih banyak Lembaga Pembiayaan yang tidak patuh terhadap norma hukum yang berlaku atau kemungkinan norma hukum yang berlaku kurang memberikan efek jera sehingga banyak terjadi pelanggaran dan perlu adanya upaya lebih untuk mengeluarkan regulasi yang lebih tegas dan jelas tentang pengaturan Pembiayaan terhadap lembaga Pembiayaan di Indonesia.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Breach of contract, Fiducia, Constitutional Court decision |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Putri Anjani Zahirah |
| Date Deposited: | 29 Jul 2025 02:31 |
| Last Modified: | 29 Jul 2025 02:31 |
| URI: | http://repository.umgo.ac.id/id/eprint/3445 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
