KEDUDUKAN DAN PERAN LEMBAGA ADAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI GORONTALO KAJIAN DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Mopangga, Afdlaludz Dzikri (2025) KEDUDUKAN DAN PERAN LEMBAGA ADAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI GORONTALO KAJIAN DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1 (4). pp. 1-7.

[img] Text (Jurnal AFDLALUDZ DZIKRI MOPANGGA)
artikel jurnal G01421007 Afdlaludz Dzikri Mopangga Ilmu Hukum.pdf

Download (324kB)
Official URL: https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish/issue/ar...

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan dan peran lembaga adat dalam sistem pemerintahan daerah di Gorontalo ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara. Lembaga adat berfungsi menjaga nilai budaya, menyelesaikan sengketa sosial, serta menjadi mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan berbasis kearifan lokal. Namun, pengakuan formal terhadap lembaga adat masih terbatas dan terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga adat dan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Sumber data terdiri atas UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, serta Perda Provinsi Gorontalo No. 2 Tahun 2016. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memahami posisi lembaga adat dalam kerangka hukum tata negara dan implementasinya di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis nilai lokal, terutama dalam fungsi mediasi, pelestarian budaya, dan partisipasi publik. Namun, Perda Gorontalo No. 2 Tahun 2016 masih memiliki kelemahan, seperti tidak adanya dasar hukum operasional yang kuat, ketidakjelasan kewenangan, mekanisme pengangkatan ketua, keanggotaan, struktur organisasi, serta ketiadaan aturan tentang pencabutan gelar adat. Kondisi ini menyebabkan lemahnya legitimasi lembaga adat dalam menjalankan fungsinya. Peneliti merekomendasikan perlunya revisi Perda No. 2 Tahun 2016 atau penyusunan peraturan gubernur/juknis yang mengatur secara rinci keanggotaan, struktur organisasi, masa jabatan, dan mekanisme kerja lembaga adat. Penguatan kapasitas generasi muda serta sinergi kelembagaan antara pemerintah daerah dan lembaga adat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, inklusif, dan berlandaskan kearifan lokal.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Lembaga Adat, Pemerintahan Daerah, Hukum Tata Negara, Gorontalo
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Afdlaludz Dzikri T. Mopangga
Date Deposited: 03 Dec 2025 02:20
Last Modified: 03 Dec 2025 02:20
URI: http://repository.umgo.ac.id/id/eprint/4089

Actions (login required)

View Item View Item