ANALISIS YURIDIS PERAN KEPALA DESA MENJADI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WARGA DESA

Adam, Nurhasana Aprilia (2025) ANALISIS YURIDIS PERAN KEPALA DESA MENJADI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WARGA DESA. Sarjana thesis, Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

[img] Text (ABSTRAK NURHASANA APRILIA ADAM)
Abstrak Nurhasana Aprilia (1).pdf

Download (1MB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA NURHASANA APRILIA ADAM)
DAFTAR PUSTAKA Nurhasana Aprilia (1).pdf

Download (207kB)
[img] Text (BAB I NURHASANA APRILIA ADAM)
BAB I Nurhasana Aprilia Adam (1).pdf

Download (155kB)
[img] Text (SKRIPSI NURHASANA APRILIA ADAM)
SKRIPSI NURHASANA APRILIA ADAM.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

This study discussed the role of the Village Head as a mediator in resolving disputes among village residents and examined the legal certainty of the mediation outcomes they produced. This research employed a normative juridical method with a literature study approach, reviewing various laws and regulations, legal literature, and relevant court decisions. The results indicated that the Village Head effectively performed their role as a mediator, based on the attribution authority of Article 26 paragraph (4) letter k of Law Number 6 of 2014 on Villages. This role was implemented by adhering to mediation principles such as voluntariness, neutrality, confidentiality, and active participation of the parties, in line with the spirit of Alternative Dispute Resolution (ADR) in Law Number 30 of 1999 and PERMA Number 1 of 2016. The mediation process at the village level also reflected local wisdom values and restorative justice principles, focusing on restoring social relationships. However, the mediation outcomes recorded in the minutes of agreement by the Village Head institutionally did not have direct executive power and were not final and binding like court decisions. The minutes served only as a social contract binding under the principle of pacta sunt servanda. To achieve more substantial legal certainty and executive power, the minutes of agreement could be submitted to the court to be strengthened into a peace deed (acte van dading) by filing a new lawsuit. Once ratified, this peace deed would have permanent legal force equivalent to a court decision, could not be subjected to ordinary legal remedies, and would have evidentiary and executive power.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NBMEmail
Thesis advisorDali, Muhammad Amin0908048103[email protected]
Thesis advisorKasim, Warsito0916078107[email protected]
Additional Information: Penelitian ini membahas mengenai peran Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa antarwarga desa dan menelaah kepastian hukum dari hasil mediasi yang dilakukannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengkaji berbagai peraturan perundang undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa secara efektif menjalankan perannya sebagai mediator, didasarkan pada kewenangan atribusi Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran ini diimplementasikan dengan mematuhi prinsip-prinsip mediasi seperti kesukarelaan, netralitas, kerahasiaan, dan partisipasi aktif para pihak, sejalan dengan semangat Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Proses mediasi di tingkat desa juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip restorative justice, yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial. Meskipun demikian, hasil mediasi yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan oleh Kepala Desa secara kelembagaan tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung dan tidak bersifat final and binding layaknya putusan pengadilan. Berita acara tersebut hanya berkedudukan sebagai kontrak sosial yang mengikat berdasarkan asas pacta sunt servanda. Namun, untuk memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat dan kekuatan eksekutorial, berita acara kesepakatan tersebut dapat diajukan ke pengadilan untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian (acte van dading). Setelah disahkan, akta perdamaian ini akan memiliki kekuatan hukum tetap yang setara dengan putusan pengadilan, tidak dapat diajukan upaya hukum biasa, serta memiliki kekuatan pembuktian dan eksekutorial.
Uncontrolled Keywords: Village Head, Mediator, Legal Certainty, Peace Deed
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Nurhasana Aprilia Adam
Date Deposited: 08 Dec 2025 07:12
Last Modified: 08 Dec 2025 07:12
URI: http://repository.umgo.ac.id/id/eprint/4358

Actions (login required)

View Item View Item