Mokodompit, Athariq (2025) EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM. JURNAL PENELITIAN BUREAUCRACY, 5 (3). pp. 1-15. ISSN 27979598
|
Text (Journal - Athariq)
Journal - Athariq.pdf Download (337kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum di Kota Gorontalo menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam. Peraturan tersebut ditetapkan untuk memastikan ketertiban sosial dan mengendalikan meningkatnya jumlah pengemis jalanan, pengamen, dan anak jalanan. Namun, terlepas dari implementasinya, fenomena tersebut terus meningkat setiap tahun. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan pemangku kepentingan utama, termasuk Kantor Sosial, Satuan Kepolisian Pegawai Negeri (Satpol PP), dan pelaku jalanan itu sendiri. Hasilnya mengungkapkan bahwa, berdasarkan indikator Konteks, kebijakan tersebut dirumuskan sebagai respons terhadap permasalahan sosial yang nyata, namun fokusnya tetap terbatas pada penegakan hukum tanpa mengatasi masalah struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan disfungsi keluarga. Dari perspektif Input, koordinasi kelembagaan antara Satpol PP dan Dinas Sosial ada tetapi tidak memiliki pendanaan yang memadai, pelatihan personel, dan penjangkauan publik yang berkelanjutan. Dimensi Proses menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan bersifat reaktif, jangka pendek, dan tidak memiliki koordinasi sistematis atau pemantauan pasca rehabilitasi. Evaluasi Produk menunjukkan bahwa meskipun tindakan penegakan hukum berkala telah dilakukan, mereka tidak secara signifikan mengurangi jumlah pengemis dan pemain jalanan, yang terus berfluktuasi. Secara keseluruhan, implementasi Perda No. 1 Tahun 2018 telah menghasilkan kepatuhan administratif namun belum mencapai transformasi sosial yang berarti. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, pergeseran ke arah pendekatan yang berpusat pada manusia dan berbasis pemberdayaan sangat penting, menekankan kolaborasi lintas sektor, program rehabilitasi berkelanjutan, dan intervensi sosial yang inklusif.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | CIPP, Evaluasi Kebijakan, Ketertiban Umum |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) J Political Science > J General legislative and executive papers J Political Science > JA Political science (General) K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial > Program Studi Administrasi Publik |
| Depositing User: | Athariq Mokodompit |
| Date Deposited: | 12 Dec 2025 05:11 |
| Last Modified: | 12 Dec 2025 05:11 |
| URI: | http://repository.umgo.ac.id/id/eprint/4460 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
