Tanaiyo, Putri Vanisya (2025) ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROVINSI GORONTALO DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK RACIKAN YANG TIDAK TERDAFTAR. Sarjana thesis, Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
|
Text (Skripsi Vanesya)
SKRIPSI_VANESYA TANAIYO.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 1 VANESA)
BAB I VANESA.pdf Download (690kB) |
|
|
Text (ABSTRAK VANESA)
ABSTRAK VANESA.pdf Download (339kB) |
|
|
Text (DAPUS VANESA)
DAPUS VANESA.pdf Download (344kB) |
Abstract
This study aims to analyze the role of the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) of Gorontalo Province in combating the circulation of unregistered manufactured cosmetics and identify the obstacles faced in its implementation. The widespread orculation of illegal mariufactured cosmetics, both offline and through digital platforms, poses a serious threat to consumer health, as many products fail to meet safety, quality and distribution permit standards as stipulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 8 of 1999 conceming Consumer Protection and BPOM's technical regulations regarding cosmetics. The research method used was qualitative research with a normative-empirical approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations and interviews with BPOM officials in Gorontalo Province. The analysis employed consumer protection theory authority theory, supervision theory law enforcement theory, and Lawrence M Friedman's theory of legal effectiveness. The research results indicate that the Gorontalo Province BPOM has implemented supervision through two mechanisms preventive supervision (pre-distribution) in the form of noëfication venfication, composition assessment, labeling, and cutreach to business actors, and repressive supervision (post-distribution) in the form of sampling, laboratory testing, recall and destruction of illegal products, and coordination of enforcement with the police and related agencies. However the effectiveness of supervision has not been optimal due to various obstacles, including fimiled supervisory resources, increased product circulation through online media, lack of public legal awareness, and weak compliance by business actors with regulations. Therefore, it can be concluded that the Gorontalo Province BPOM's role in combating the cusculation of legally manufactured cosmetics is ongoing, but not yet fully effective This restarch recommends strengthening cross-sector synergy increasing digital monitoring stricter taw enforcement, and educating the public and business actors to aneprove regulatory compliance
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Gorontalo dalam menanggulangi peredaran kosmetik racikan yang tidak terdaftar serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Fenomena maraknya kosmetik racikan ilegal yang beredar secara offline maupun melalui platform digital menjadi ancaman serius terhadap kesehatan konsumen karena banyak ditemukan produk yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan izin edar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 teritang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta regulasi teknis BPOM terkait kosmetik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan pihak BPOM Provinsi Gorontalo Analisis penelitian menggunakan teori perlindungan konsumen teori kewenangan, teon pengawasan, teori penegakan hukum, serta teori efektivitas hukum Lawrence M Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM Provinsi Gorontalo telah melaksanakan pengawasan melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan preventif (pra-edar) berupa verifikasi notifikasi, penilaian komposisi, label, dan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta pengawasan represif (pasca-edar) berupa sampling. pengujian laboratorium, penarikan dan pemusnahan produk ilegal, serta koordinasi penindakan bersama aparat kepolisian dan instansi terkait. Namun demikian, efektivilas pengawasan belum optimal karena masih ditemui berbagai kendala meliputi keterbatasan sumber daya pengawas, meningkatnya peredaran produk melalui media danng kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran BPOM Provinsi Gorontalo dalam menanggulangi peredaran kosmetik racikan ilegal sudah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sinergi lintas sektor peningkatan pemantauan digital penegakan hukum yang lebih tegas, serta edukasi masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi | ||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | BPOM, Megally manufactured cosmetics, supervision, consumer protection, legal effectiveness | ||||||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial > Program Studi Ilmu Hukum | ||||||||||||
| Depositing User: | Putri Vanisya Tanaiyo | ||||||||||||
| Date Deposited: | 15 Dec 2025 07:38 | ||||||||||||
| Last Modified: | 15 Dec 2025 07:38 | ||||||||||||
| URI: | http://repository.umgo.ac.id/id/eprint/4537 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
