TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK AKIBAT PENAGIHAN HUTANG MELALUI MEDIA SOSIAL

Maliki, Mohamad Adam (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK AKIBAT PENAGIHAN HUTANG MELALUI MEDIA SOSIAL. Sarjana thesis, Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

[img] Text (Abstrak Moh. Adam Maliki)
ABSTRAK ADAM.pdf

Download (178kB)
[img] Text (Bab 1 Moh. Adam Maliki)
BAB I ADAM.pdf

Download (391kB)
[img] Text (Daftar Pustaka Moh. Adam Maliki)
DAFTAR PUSTAKA ADAM.pdf

Download (383kB)
[img] Text (Skripsi Moh. Adam Maliki)
SKRIPSI ADAM MALIKI .pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Debt collection via social media is a common phenomenon in society, coupled with the development of information technology. However, this practice often raises legal issues, particularly regarding the potential for defamation or insults. Therefore, it is important to examine the legal boundaries regarding debt collection via social media to avoid criminal consequences.This study aims to analyze whether debt collection via social media is criminally punishable and to identify the boundaries that differentiate between civil and criminal law. The research method used is normative legal research, utilizing both statutory and conceptual approaches. The results indicate that debt collection via social media is, in principle, not necessarily criminally punishable, as it is part of the civil legal relationship between creditors and debtors. However, such actions are punishable if they meet the elements of defamation or insult as stipulated in Articles 310 and 311 of the Criminal Code, as well as Articles 433 and 434 of the National Criminal Code (Law Number 1 of 2023), and Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. Therefore, debt collection via social media is punishable if carried out in a manner that attacks a person's honor or reputation. Conversely, if carried out proportionally and based on correct facts, it cannot be classified as a criminal offense.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NBMEmail
Thesis advisorDali, Muh. Amin0908048103UNSPECIFIED
Thesis advisorPakaya, Salahudin0910077403UNSPECIFIED
Additional Information: Penagihan utang melalui media sosial merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Namun, praktik ini kerap menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait dengan potensi terjadinya pencemaran nama baik atau penghinaan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji batasan hukum mengenai penagihan utang melalui media sosial agar tidak menimbulkan konsekuensi pidana.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penagihan utang melalui media sosial dapat dipidana serta untuk mengetahui batasan-batasan yang membedakan antara ranah hukum perdata dan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan utang melalui media sosial pada prinsipnya tidak serta-merta dapat dipidana, karena merupakan bagian dari hubungan hukum perdata antara kreditur dan debitur. Namun, perbuatan tersebut dapat dipidana apabila memenuhi unsur pencemaran nama baik atau penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, serta dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Pasal 433 dan Pasal 434, dan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Dengan demikian, penagihan utang melalui media sosial dapat dipidana apabila dilakukan dengan cara yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sebaliknya, jika dilakukan secara proporsional dan berdasarkan fakta yang benar, maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
Uncontrolled Keywords: Pencemaran Nama Baik; Penagihan Utang; Media Sosial; UU ITE
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Moh. Adam Maliki
Date Deposited: 09 Jul 2026 01:26
Last Modified: 09 Jul 2026 01:26
URI: http://repository.umgo.ac.id/id/eprint/6568

Actions (login required)

View Item View Item