ANALISIS PENCATATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS KLAIM JAMINAN HARI TUA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN GORONTALO

Halib, Ikbal I. (2026) ANALISIS PENCATATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS KLAIM JAMINAN HARI TUA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN GORONTALO. Sarjana thesis, Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

[img] Text (Abstrak Ikbal I. Halib)
FILE ABSTRAK.pdf

Download (186kB)
[img] Text (Bab 1 Ikbal I. Halib)
BAB I PENDAHULUAN SKRIPSI IKBAL.pdf

Download (455kB)
[img] Text (Dapus Ikbal I. Halib)
DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI IKBAL.pdf

Download (143kB)
[img] Text (Skripsi Ikbal I. Halib)
SKRIPSI IKBAL fix.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

This study aims to analyze the recording and accountability of Article 21 Income Tax withholdings on Old Age Security (JHT) claims at the Gorontalo BPJS Ketenagakerjaan (Social Security Agency). Withholding Article 21 Income Tax on Old Age Security (JHT) claims is part of the tax obligations that must be implemented in an orderly and accountable manner by BPJS Ketenagakerjaan. This study used a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results indicate that BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo has withheld and remitted Article 21 Income Tax on JHT claims in accordance with applicable tax regulations. However, accounting records have not fully implemented PSAK 46 optimally, and there are still weaknesses in administrative accountability, particularly regarding the provision of withholding receipts to participants. This situation indicates the need for increased transparency, accurate recording, and strengthening of tax administration to ensure more accountable management of JHT claims.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NBMEmail
Thesis advisorAli, Yuwin0917068501yuwinali.umgo.ac.id
Thesis advisoriyonu, mentari ariesta1617049201[email protected]
Additional Information: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan dan pertanggungjawaban pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo. Pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan bagian dari kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan secara tertib dan akuntabel oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo telah melaksanakan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas klaim JHT sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, pencatatan akuntansi belum sepenuhnya menerapkan PSAK 46 secara optimal serta masih terdapat kelemahan dalam pertanggungjawaban administrasi, khususnya terkait pemberian bukti potong kepada peserta. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan transparansi, ketepatan pencatatan, dan penguatan administrasi perpajakan agar pengelolaan klaim JHT lebih akuntabel
Uncontrolled Keywords: PPh Pasal 21, Jaminan Hari Tua, Pencatatan Akuntansi, Pertanggungjawaban Administrasi, BPJS Ketenagakerjaan
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial > Program Studi Akuntansi
Depositing User: Ikbal I. Halib
Date Deposited: 09 Jul 2026 07:10
Last Modified: 09 Jul 2026 07:10
URI: http://repository.umgo.ac.id/id/eprint/6768

Actions (login required)

View Item View Item