IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MK NO. 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 TERHADAP NORMA KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF

Adam, Muhammad Sayyid Kamil (2026) IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MK NO. 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 TERHADAP NORMA KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF. Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan kesejahteraan, 17 (1). pp. 1-23. ISSN 2614-2813

[img] Text (Jurnal-Muhammad Sayyid Kamil Adam)
jurnal-Muhammad Sayyid Kamil Adam.pdf

Download (346kB)
Official URL: https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/index

Abstract

Article 245 of Law Number 7 of 2017 requires a minimum 30 per cent women’s representation, while Article 249 only provides an opportunity for correction without expressly regulating the final legal consequences of continued non-compliance. This normative weakness raises questions about the binding force of the women’s representation norm in legislative elections. This article examines the legal implications of Constitutional Court Decision Number 125-01-08-29/PHPU.DPR DPRD-XXII/2024 for the norm of women’s representation in legislative elections. This article uses normative legal research, drawing on statutory, conceptual, and case approaches. It finds that the Constitutional Court affirmed the meaning of women’s representation as more than an administrative requirement, positioning it as a norm connected to the validity of nomination and electoral integrity. The decision also exposes weak enforcement in the current electoral legal design, as compliance still depends on interpretation and post-election litigation. Therefore, the Election Law needs to be amended to affirm the 30 per cent quota as a constitutive requirement in each electoral district and to provide clear, proportional sanctions when political parties fail to comply after correction. Election organisers should also strengthen substantive verification before final candidate lists are determined.

Item Type: Article
Additional Information: Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, sedangkan Pasal 249 hanya memberikan kesempatan perbaikan tanpa merumuskan secara tegas akibat hukum apabila ketentuan tersebut tetap tidak dipenuhi. Kelemahan normatif ini menimbulkan persoalan daya ikat norma keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Artikel ini mengkaji implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 terhadap norma keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan pemaknaan keterwakilan perempuan dari sekadar syarat administratif menjadi norma yang berkaitan dengan keabsahan pencalonan dan integritas pemilu. Putusan tersebut juga memperlihatkan adanya weak enforcement dalam desain hukum pemilu karena kepatuhan masih bergantung pada tafsir penyelenggara dan koreksi melalui sengketa pascapemilu. Oleh karena itu, UndangUndang Pemilu perlu diperbarui dengan menegaskan kuota 30 persen sebagai syarat konstitutif pada setiap daerah pemilihan, disertai sanksi yang jelas dan proporsional apabila partai politik tetap tidak memenuhinya setelah perbaikan. Penyelenggara pemilu juga perlu memperkuat verifikasi substantif sebelum daftar calon tetap ditetapkan.
Uncontrolled Keywords: Keterwakilan Perempuan; Putusan Mahkamah Konstitusi; Pemilu Legislatif; Norma Sanksi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Muhammad Sayyid Kamil Adam
Date Deposited: 16 Jul 2026 03:41
Last Modified: 16 Jul 2026 03:41
URI: http://repository.umgo.ac.id/id/eprint/6871

Actions (login required)

View Item View Item